Waduh...Kata Pigai, Pembebasan Sandera Di Papua Katanya Bertentangan Dengan HAM

DETIKWARGA.COM - Tokoh Papua Natalius Pigai mengkritik langkah petugas gabungan TNI-Polri yang menggunakam senjata laras panjang dan amunisi berbahya lainnya saat melakukan operasi pembebasan warga di distrik Kimberly, Papua. Bukan tanpa alasan, menurut Natalius, penggunaan alat semacam itu adalah suatu tindakan penyalagunaan senjata menghadapi kelompok insurgensia domestik.

"Apalagi digunakan tanpa persetujuan politik dan didukung oleh konstitusi," ujar Natalius dalam keterangannya kepada Kricom di Jakarta, Minggu (18/11/2017).

Natalius menuduh, penggunaan senjata itu sudah membuktikan bahwa Presiden Joko Widodo selalu menggunakan cara-cara kekerasan.

"Dalam hal ini apalagi Rudal tersebut di arahkan ke tempat unian warga sipil, pemerintah Jokowi pantas dikecam oleh dunia internasional termasuk oleh PBB," imbuh mantan Komisioner Komnas HAM ini.

Dia menambahkan, keberadaan 350 warga pendatang dari luar Papua di areal pertambangan Freeport harus dipertanyakan.

"Jika mereka ini adalah pendatang dari luar maka patut diduga pemerintah melakukan pendudukan sipil di papua melalui mobilisasi penduduk pendatang dalam jumlah yang besar. 350 warga itu adalah pendatang tanpa ijin yang mendulang emas di Utikini," sesalnya.

Dengan adanya hal itu, maka keinginan 1,000 warga asli Papua yang di Utikini dan Kimberly menunjukan bahwa mereka tidak merasa disandera dan terancam.

"Adanya niat dan tindakan pemisahan antara warga pendatang dan warga asli Papua merupakan tindakan Rasisme dan Papua phobia yang dilakulan oleh aktor negara dalam situasi perang. Tindakan segregasi ras dan etnik ini akan mengancam keselamatan nyawa rakyat sipil terhadap Orang papua, Melanesia," tutup Natalius. (KS)