PPKIB dan CDPOB se jabar gelar Unras digedung sate

PANTURAPOS - Forum Calon Daerah Persiapaan Otonomi Baru (CDPOB) se jawa barat menggelar unjuk rasa damai didepan komplek gedung sate bandung,kamis (13/07/2023).

 para pejuang pemekaran yang tergabung dalam panitia Pembentukan Kabupayen Indramayu Barat (PPKIB)juga turur serta dalam aksi demo bertajuk jabar ngadat ini.

 Ikut pula jajaran Forum koordinasi Desain Penataan Daerah jawa barat ( Forkodetada Jabar) yang di pimpin langsung Holil Aksan Umarzen

 sejak pagi,ratusan pendemo sembari membawa spanduk,poster,dan baliho ,berkumpul dan menyuarakan runtutannya didepan gedung sate yang juga kantor Gubernur Jawa barat,Aksi merwka dikawal ketat pihak keamanan.

 Ketua PPKIB,Sukamto SH, Menyebut aksi unjuk rasa damai ini di ikuti ratusan orang, Dari perwakilan 9 CDPOB se jabar, yakni indramayu barat ( inbar) ,bandung Timur, Lembang,Garut selatan, Garut utara ,Cianjur selatan,Tasik malaya selatan,Tasik malaya Utara, dan Subang utara.

 Sayangnya pendemo tidak berhasil bertemu dengan Gubernur Jabar,Ridwan kamil, Hanya ditemui benerapa perwakilan danpemprop jabar,meski demikian,Unras tetap berlanjut."jadi kami agendakan pertemuan dengan Gubernur Jawa barat.kalau sampai minggu depan tidak ada jawaban,maka Unras yang rencananya dijakarta akan kita alihkan ke gedung sate lagi" katanya.

 Sukamto yang juga sekrwtaris umum Fokordeta Janar ini melanjutkan dalam Unras ini CDPOB se jawa barat,menyampaikan  11 pernyataan sikap,yang di tujukan kwpada Gubernur Ridwan Kamil.

 Pertama, memberikan apresiasi terhadap Gubernur jawa barat. Yang telah mangupayakan persyarayann pemekaran daerah.

Kedua ,setelah 9 CDPOB diusulkan ,Gubernur juga diminta untuk jangan menunggu durian jatuh dari langit, tapi harus berupaya dengan sungguh sungguh,serius,fokus,meyakinkan pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden RI ,Joko widodo dengan alasan ketidak adilan politik anggaran yang diterimakan olehjabae.

Ketiga, Gubernur jabar mesti melakukan komonilasi politik danmeyakinkan para bupati yang belum menyelaikan persyaratan sampai dengan keputusan bersama antara Bupati dwnhan pimpinan DPRD Kabupaten, hal ini sebagai langkah konkrit memberikan dukunhan terhadap presidium atau panitia yang sedang berjuang memenuhi persyaratan berdasarkan UU no 23 Tahun 2014 dan RPP penataan Daerah,pada tingkatan dikabupaten Induk.

Keempat Gubernur dimohon menyampaikan kepada Bupati untuk membentuk desk. CDPOB dimasing masing calon Daerah Otonomi Baru.

Kelima,Sukamto melanjutkan Gubernur jabar,dituntut sehera mengundang bupati daerah pengusul pemekaran dan Forkodeta jabar, untuk memastikan langkah langkah persiapan CDPOB.

Kemudian yang ke enam, mendesak Gubernur bersama sama CDPOB se jabar,melakukan gerakan nyata menuntur di cabutnya moratorium parsial jabar

Ketujuh,pemprop harus serius membuat makro desain pemekaran di jabar sebagai avuan mikro desain pemekaran di kabupaten induk yang mengacu pada kelayakan CDPOB.

"Kedelapan,CDPOB sejabar menuntut Gubernur  Mohamad Ridwan kamil atas keseriusan dan realisasi pemekaran jangan sampai berhenti di lecel propinsi,dan berakir jabatanya sebagai Gubernur" tegas Sukamto.

Kesembilan,Pemprov jabar dituntut melakukan pemerataan pembangunan dari anggaran oropinsi untuk wilayah calon Daerah  otonomi Baru.

Lalu kesepuluh, menuntut Gubernur untuk dapat mempasilitasi CDPOB se jabar beraudensi dengan Kemendagri dan Kementrian Keuanhan untuk memprioritaskan CDPOB di jabar.

Terakhir, apabila setelah Unras jabar ngadat ini Gubernur jabar tidak merespon dengan baik,maka Forkodeta jabar yang beranggotakan 14 CDPOB secara masip dan besar,akan mengelar aksi yang lebih besar aksi Unras ke Istana Presiden,bahkan mungkin dilakukan kembali unras jabar  ngadat jilid kedua diGedung sate,tandanya ( Suherman)

Berbagi :